oleh

7 Tindak Pidana Ini Diatur dalam UU Perampasan Aset

(BM) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).

Aturan tersebut tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup enam jenis kejahatan lainnya, termasuk penipuan investasi berbasis teknologi informasi.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, terdapat tujuh kelompok tindak pidana yang masuk dalam ruang lingkup pengaturan perampasan aset. Ketentuan tersebut merupakan hasil pembahasan parlemen dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat.

Dalam rapat paripurna ke-13 DPR masa persidangan II tahun sidang 2026–2027 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Habiburokhman menyebutkan, selain korupsi, tindak pidana yang dapat menjadi objek perampasan aset meliputi narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, serta penyelundupan manusia.

Cakupan lainnya adalah penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan menggunakan teknologi informasi yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.

“Selain korupsi, ada tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya,” kata Habiburokhman.

“Tindak pidana perdagangan orang dan terakhir tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas,” sambungnya.

Habiburokhman mencontohkan penipuan berkedok investasi atau investasi bodong sebagai salah satu tindak pidana yang masuk dalam cakupan aturan tersebut. Dia mengatakan, selama ini sejumlah korban investasi palsu mendatangi Komisi III DPR untuk mengadukan kerugian yang mereka alami karena proses pemulihan dana dinilai belum berjalan maksimal.

Selain mengatur ruang lingkup tindak pidana, RUU Perampasan Aset juga mengedepankan prinsip keadilan, pemulihan kerugian, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Untuk itu, rancangan aturan tersebut memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan perampasan aset.

Habiburokhman mengatakan, salah satu mekanisme pengaman yang disiapkan adalah pembentukan pengawas independen. Lembaga pengawas tersebut akan ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan DPR.

“Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR. Lalu, ada beban pembuktian yang berimbang dan ada transparansi digital,” ujarnya.

Pengesahan RUU Perampasan Aset tersebut mengakhiri pembahasan yang telah berlangsung selama 18 tahun di parlemen. Persetujuan diberikan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11/2026).