(BM) – Belanja besar pemerintah untuk sejumlah program prioritas dinilai belum mampu mendorong perekonomian secara signifikan. Besarnya anggaran negara juga dinilai belum menghasilkan dampak kuat terhadap aktivitas ekonomi di pusat maupun daerah.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti dua program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar, yakni makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. Menurutnya, pembiayaan kedua program tersebut mengambil porsi cukup besar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Kemudian, pemerintah melakukan belanja yang sangat besar melalui dua program unggulan, MBG dan Koperasi Merah Putih. Keduanya, menguras APBN cukup signifikan, sehingga memerlukan anggaran,” kata Huda kepada Beritasatu.com, Senin (28/9/2026).
Persoalannya, kata Huda, kebutuhan belanja yang besar muncul ketika penerimaan negara juga sedang tertekan. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus melakukan pergeseran anggaran untuk memastikan program prioritas tetap berjalan.
“Karena ekonomi lesu, penerimaan negara juga mengalami kondisi yang serupa. Maka, untuk biaya MBG dan Koperasi, maka ada pergeseran anggaran,” ujarnya.
Huda menyebut salah satu pos yang ikut terdampak adalah transfer ke daerah (TKD). TKD merupakan dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan.
“Anggaran yang digeser adalah anggaran untuk daerah melalui transfer ke daerah. Ada pengurangan secara signifikan di tahun 2026,” kata Huda.
Menurut Huda, pengurangan anggaran tersebut mempersempit kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan dan program daerah. Kondisi itu dinilainya membuat aktivitas pembangunan di sejumlah daerah ikut melambat.
“Pembangunan di daerah terasa stagnan, karena keterbatasan biaya,” ujarnya.
Huda juga menyoroti tekanan anggaran yang tidak hanya terjadi di daerah. Sejumlah program pemerintah pusat dinilai ikut terdampak karena anggaran harus dibagi untuk membiayai berbagai program prioritas.
Kondisi tersebut, menurut Huda, memperlihatkan persoalan efektivitas belanja pemerintah. Negara mengeluarkan anggaran besar untuk menjalankan program prioritas, tetapi alokasi yang besar untuk program tersebut dinilai membuat sejumlah program pembangunan di daerah maupun pusat menjadi terhambat.
Ia menilai besarnya belanja pemerintah belum menghasilkan dorongan ekonomi yang kuat apabila pergeseran anggaran justru menekan kegiatan pemerintah di sektor lain. Dampak belanja negara, kata Huda, seharusnya terlihat dari seberapa jauh anggaran mampu menjaga aktivitas ekonomi dan pembangunan tetap berjalan.
Pada evaluasinya terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Huda menilai efek belanja pemerintah terhadap perekonomian masih terbatas.
Ia menyoroti terhambatnya sejumlah program, terutama di daerah, sebagai salah satu tanda bahwa belanja besar belum sepenuhnya menghasilkan pergerakan ekonomi yang signifikan.
“Program banyak yang terhambat, terutama di daerah. Akibatnya, ekonomi tidak bergerak signifikan,” kata Huda.
