oleh

Jalan Soebrantas Kian Sesak, Anggaran Pelebaran Masih Jadi Kendala Pemprov Riau

PEKANBARU (BM) – Pemprov Riau masih mempertimbangkan pelebaran Jalan Soebrantas yang sudah dipenuhi kendaraan dan luapan air saat musim hujan. Pasalnya, Pemprov Riau masih terkendala anggaran untuk pelebaran jalan tersebut pada tahun depan.

“Kami berupaya memperbesar ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik pada 2027. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengevaluasi efektivitas belanja pegawai dan operasional agar pengeluaran daerah lebih efisien dan anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih produktif,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi, Jumat (20/11/2026).

Pemprov Riau akan mengoptimalkan struktur belanja dengan memprioritaskan belanja modal sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah. Pengalokasian anggaran infrastruktur, khususnya jalan dan irigasi, akan mempertimbangkan tingkat kemantapan jalan, kebutuhan rehabilitasi dan pemeliharaan, konektivitas wilayah, hingga kelancaran distribusi hasil produksi masyarakat.

“Salah satu yang menjadi perhatian kami adalah Jalan Soebrantas. Kami akan mengkaji kelanjutan pelebaran jalan pada titik-titik rawan kemacetan dengan mempertimbangkan kesiapan teknis dan ketersediaan anggaran,” cakap Syahrial.

Ketentuan alokasi belanja infrastruktur dan pelayanan publik minimal 40 persen tidak semata-mata dihitung dari belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi. Perhitungan tersebut mencakup seluruh komponen belanja yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan.

“Di sektor pendidikan, kami menyiapkan sejumlah alokasi anggaran untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sarana pembelajaran. Bantuan Siswa Miskin dan Tidak Mampu (BSMT) dialokasikan sebesar Rp5,26 miliar, termasuk melalui bantuan operasional sekolah daerah afirmasi bagi siswa miskin yang tidak tertampung di sekolah negeri,” ungkap Syahrial.

Selain itu, anggaran rehabilitasi sekolah, pembangunan ruang kelas, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan mencapai Rp42,37 miliar. Sedangkan peningkatan kompetensi guru mendapat alokasi Rp7,485 miliar.

“Untuk mahasiswa berprestasi dan kurang mampu, bantuan beasiswa juga disiapkan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau,” ujar Syahrial.

Di sektor kesehatan, anggaran Dinas Kesehatan, RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, dan RSJ Tampan diarahkan untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Fokus pembiayaan meliputi pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan, peningkatan kualitas layanan, pengembangan kompetensi tenaga kesehatan, serta pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai medis, dan vaksin.

Sejumlah sektor strategis menjadi prioritas pembangunan dalam APBD 2027, di antaranya ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, pengembangan desa, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), investasi, serta perdagangan. Seluruhnya disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah dan kapasitas fiskal yang tersedia.

“Dari sisi pendapatan, kami akan menetapkan target berdasarkan potensi riil daerah melalui pemetaan pajak, penguatan pengawasan, serta evaluasi berkala. Belanja daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki kualitas pelayanan publik, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah,” sebut Syahrial.