Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau, Alnofrizal, menginstruksikan seluruh jajaran di tingkat kabupaten dan kota untuk meningkatkan pengawasan menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Legislatif di 35 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Provinsi Riau.
Langkah ini diambil untuk mencegah praktik politik uang yang sering terjadi menjelang Pemilu.
“Tentu kita akan bersama-sama mengawasinya. Misalnya PSU di TPS 04 Inhu, mulai sekarang hingga hari pencoblosan, seluruh jajaran Bawaslu di Inhu kita instruksikan untuk melakukan monitoring terhadap dinamika yang ada di sekitar TPS tersebut, jangan sampai terjadi politik uang. Begitu juga di TPS lain di 4 daerah yang menggelae PSU,” kata Alnofrizal.
Pengawasan ini akan dilakukan bersama dengan pihak kepolisian dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Alnofrizal menekankan bahwa salah satu tugas utama Bawaslu, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, adalah mencegah politik uang.
“Dalam Undang-undang salah satu tugas kita adalah mencegah praktik politik uang, namun untuk monitoring kita bersama-sama dengan kepolisian dan KPU,” tegasnya.
Alnofrizal juga mengimbau masyarakat serta para calon legislatif untuk segera melaporkan jika mengetahui adanya politik uang.
“Jika ada informasi mengenai politik uang, segera laporkan ke Bawaslu untuk segera ditindaklanjuti,” tambahnya.
Mengenai petugas pengawas TPS yang sudah habis masa tugasnya, Alnofrizal belum bisa memastikan apakah mereka akan diaktifkan kembali.
“Kita minta arahan Bawaslu RI, apakah diaktifkan semua atau hanya sebagian saja atau tidak sama sekali. Jika tidak, tentu seluruh jajaran Bawaslu provinsi, kabupaten dan kota termasuk pegawainya menjadi pengawas di TPS,” jelasnya.
Alnofrizal juga menghimbau masyarakat yang TPS-nya melakukan PSU untuk kembali menggunakan hak pilihnya. “Kita tidak ingin pada PSU nantinya tingkat partisipasi masyarakat turun dibanding Pileg lalu,” ujarnya.
Ia berharap agar masyarakat dan stakeholder bersama-sama mengawal PSU supaya berjalan aman dan lancar.
“Mari bersama-sama kita kawal dan awasi agar masyarakat yang datang ke TPS terpenuhi haknya untuk melakukan pencoblosan, atau masyarakat yang tidak mendapat undangan ke TPS dan tidak mencoblos dua kali,” tuturnya.