Pemerintah Provinsi Riau menegaskan pentingnya penggunaan data statistik sebagai fondasi utama dalam penyusunan kebijakan daerah. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mewakili Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat rilis bersama BPS Riau, Senin (5/1/2026).
“Data BPS kami jadikan rujukan utama dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Setiap indikator yang dirilis hari ini berfungsi sebagai alat navigasi kebijakan, terutama untuk mengawal pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau 2025–2029,” ujar Syahrial Abdi.
Sekdaprov menekankan bahwa penerapan pemerintahan berbasis data bukan sekadar formalitas administratif.
“Dengan data yang akurat, kami dapat menetapkan kebijakan yang realistis dan tepat sasaran, baik dalam pengendalian inflasi, peningkatan kesejahteraan petani, pengembangan perdagangan, maupun pariwisata,” tambahnya.
Menurut Syahrial, penguatan tata kelola berbasis data juga menjadi kunci koordinasi lintas sektor yang lebih efektif.
Seluruh kebijakan Provinsi Riau selama 2025–2026 dirancang dengan memperhatikan kondisi riil di lapangan, bukan asumsi semata. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons dinamika ekonomi secara cepat dan tepat.
“Data statistik memberikan gambaran yang jujur tentang kondisi daerah. Dari sini kami bisa merumuskan strategi pembangunan yang berkelanjutan, mendorong hilirisasi produk, diversifikasi ekonomi, serta pengembangan pariwisata yang berbasis budaya dan alam,” jelasnya.
“Semua ini pada akhirnya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Riau,” imbuhnya.
Syahrial juga menyampaikan apresiasi kepada BPS Provinsi Riau atas dedikasi dan konsistensi dalam menjaga kualitas data.
“Sinergi ini sangat penting agar pemerintah selalu berbasis data, sehingga setiap kebijakan dapat memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” tutupnya.
Adapun rilis BPS hari ini mencakup berbagai indikator, termasuk inflasi, Nilai Tukar Petani (NTP), kinerja ekspor-impor, serta dinamika pariwisata, yang menjadi panduan utama bagi arah kebijakan Provinsi Riau tahun 2026.
