Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dalam rangka melakukan pengukuran kinerja, melaksanakan survei Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) 2023.
Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja dan Petunjuk Teknis Pengumpulan Data, lokus survey ini berada di tiga kelurahan di wilayah Kota Pekanbaru, yaitu Kelurahan Sungai Ambang, Kelurahan Padang Bulan, dan Kelurahan Kampung Melayu. Ttal objek survey sebanyak 60 orang yang terbagi dari 6 penyandang disablitas dan 54 bukan penyandang disabilitas.
Dalam pelaksanaan survei Indeks PIKP 2023, Diskominfotiksan Pekanbaru turut berintegrasi bersama Pemerintah Pusat.
Kepala Dinas Kominfotiksan Kota Pekanbaru, Raja Hendra Saputra mengatakan, survei tersebut telah dilakukan di 34 ibukota provinsi dengan target pelaksanaan pada bulan Juli sampai Agustus 2023.
Sebagai pemenuhan hak publik untuk mengetahui sekaligus mendudukung program dan kegiatan pemerintah, indeks tersebut diharapkan secara obyektif dan lengkap merepresentasikan aspek-aspek PIKP.
Adil Trisema, Pengelola Pengaduan Publik Diskominfotiksan Pekanbaru ditugaskan sebagai pendamping para enumerator dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang bekerjasama dengan Kemkominfo RI.
Di Kota Pekanbaru sendiri survei tersebut di laksanakan selama 4 hari pada Bulan Juli lalu. Sebagai pendamping, Adil menilai pelaksanaan tugas tersebut telah berjalan dengan koordinasi yang baik.
“Kita door to door mengumpulkan data, jadi kami pun dibantu oleh lurah setempat untuk didampingi pula oleh unsur RT RW ke rumah-rumah lokasi survei agar masyarakat dapat menerima dengan baik pelaksanaan suvei ini,” jelasnya.
Sementara itu, Bambang Mudjiyanto salah seorang enumerator yang juga merupakan peneliti BRIN menjelaskan setidaknya ada 4 manfaat dari survei ini.
“Untuk Kemkominfo ini akan menjadi bahan evaluasi, untuk komunitas akademis ini akan jadi data penting dalam studi komunikasi dan kehumasan pemerintah, untuk perencena pembangunan pun menjadi data penting, dan ini menjadi momen penilaian kinerja pemerintah sekaligus penyampaian aspirasi untuk masyarakat,” terang peneliti senior itu.
Beberapa hal yang ditanyakan kepada masyarakat adalah terkait program yang pernah mereka ketahui selama 6 bulan terakhir. Misalnya terkait pembagnunan wilayah di Kalimantan, Papua, Maluku, penguatan kewirausahaan, UMKM, peningkatan lapangan kerja serta program pengentasan kemisikan.
Kemudian terkait penggunaan media oleh masyarakat. Misalnya media konvensioanl dan digital apa saja yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang program pembangunan.
Selanjutnya terkait persepsi dan penilaian masyarakat terhadap teknis pelayanan informasi publik dengan prinsip mudah, cepat, dan terjangkau serta pertanyaan lainnya yang menjadi pengukuran.
“Tentu kita berharap hasil penilaian indeks PIKP atas survei tahun ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya,” pungkas Raja Hendra.