PEKANBARU – Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Riau Abdul Wahid-SF Hariyanto menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau yang tidak mencapai target.
Dari beberapa sektor PAD seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB), dan Pajak Rokok hasilnya penerimaan pajak belum memuaskan.
Hal itu disampaikan Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid saat melakukan kunjungan ke Bapenda Riau bersama Wakil Gubernur (Wagub) Riau SF Hariyanto, Selasa (4/3/2025).
“Bapenda ini kas daerah, artinya nafas keuangan daerah itu ada di sini (Bapenda). Tadi saya dan Pak Hariyanto juga mempertanyakan kenapa pendapatan kita dari sektor pajak kok stagnan. Sementara kita penerimaan pajak kita ada dari PKB, BBNKB, BBKB dan Pajak Rokok,” kata Gubri.
Dari beberapa komponen penerimaan pajak tersebut, Gubri menilai dari hasil pemaparan Bapenda Riau, pendapatan dari PKB dan BBKB terkesan stagnan. Sementara setiap tahunnya kendaraan di Riau bertambah dan konsumsi BBM juga bertambah.
“Tadi kita minta kondisi ini agar dicarikan solusinya, supaya pendapatan kita bisa maksimal di tahun 2025 ini dan tahun depan. Tadi angka pendapatan kita stagnan diangka Rp1,5 triliun, padahal mereka menetapkan target juga rendah,” tegasnya.
Untuk itu, Gubri minta Bapenda Riau harus transparansi terhadap penerimaan pendapatan sektor pajak. Dimana setiap pemasukan pajak harus disampaikan melalui digitalisasi.
“Tapi untuk laporan digitalisasi ini ada kendalanya. Pajak kendaraan truk dan sedan itu kan beda biayanya, tapi masalahnya kendaraan truk bisa dibayar pajaknya seperti kendaraan sedan. Hari ini kondisi itu terjadi. Jadi bagaimana kita harus mengatasi ini,” ujarnya.
Gubri juga menyoroti masih minimnya pendapatan sektor PKB di Riau. Dimana banyak 30 persen sampai 40 persen wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotornya.
“Artinya masih banyak wajib pajak tidak bayar pajak. Tadi saya sudah minta bagi koorporasi yang belum bayar pajak agar diumumkan, termasuk instansi pemerintah yang belum bayar pajak kendaraan diumumkan. Supaya ini jelas, jangan rakyat ditagih bayar pajak, tapi pemerintah tak bayar pajak kendaraan. Ini kita minta supaya ada transparansi. Kendaraan pribadi juga yang paling banyak tunggakan pajak,” paparnya.
