Penjabat Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat, didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Pekanbaru, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Daerah I (Rakerda I) Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Provinsi Riau Tahun 2025, yang dilaksanakan di Hotel Angkasa Garden Jalan Setiabudi, Kamis (6/2/2025) pagi.
Dalam sambutannya di acara Rakerda I BPD PHRI yang dihadiri Pj Gubernur Riau yang diwakili Disbudpar Riau yang juga dijabat oleh Roni Rakhmat, Kapolda Riau, Kapolresta yang diwakili, Asosiasi Kepariwisataan dan seluruh BPC PHRI, Pj Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat berharap adanya masukkan dari PHRI dalam pengembangan wisata halal.
“Harapan kita tentunya, dengan rapat kerja hari ini, ada masukan-masukan atau ide-ide kita dalam pengembangan, baik itu hotel, restoran dan tentunya sesuai dengan tema pembicaraan kita, bagaimana pengembangan pariwisata halal,” ujar Roni Rakhmat.
Ia juga menyampaikan, kebijakan pusat selaras dengan yang dijalankan oleh daerah.
“Zaman pak Menteri Arif pariwisata halal digalakkan. Lalu masuk pak Sandiaga Uno. Arah kebijakan nasional ini juga menyesuaikan dengan daerah,” ucapnya.
Berbicara wisata halal, Roni Rakhmat melanjutkan, ada perbedaan pandangan. Disampaikannya, wisata halal adalah bagaimana menambah fasilitas untuk kemudahan umat muslim dalam berwisata.
“Sebenarnya pariwisata halal ini adalah bagaimana kita menambah fasilitas untuk kemudahan kawan-kawan muslim dalam berwisata. Jadi bukan memuslimkan kawan-kawan non muslim. Jadi ini harus kita tekankan,” terangnya.
Roni Rakhmat juga menyinggung terkait peningkatan fasilitas seperti destinasi wisata, tempat beribadah yang aman dan nyaman, serta fasilitas penunjang lainnya dalam meningkatkan jumlah kunjungan.
Di tempat yang sama, Ketua PHRI Riau, Nofrizal menyampaikan beberapa hal, diantaranya mendiskusikan dengan pemerintah terkait kendala perizinan, kewajiban pajak ataupun retribusi, serta berbagai persoalan lainnya.