Sebanyak 500 orang lebih Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pensiun.
Namun banyaknya pegawai pensiun tidak diimbangi dengan penerimaan PNS setiap tahunnya. Bahkan rekrutmen CPNS tidak sesuai dengan kebutuhan karena kuota terbatas.
Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan, Ahad (23/7/2023) di Pekanbaru.
“Setiap tahunnya kita ada 500 ASN yang pensiun. Sedangkan yang jadi PNS sedikit karena memang kuotanya terbatas,” kata Ikhwan.
Atas kondisi itu, lanjut Ikhwan, Pemprov Riau harus mengandalkan tenaga honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL) dalam menyelesaikan berbagai tugas teknis di lingkungan Pemprov Riau.
“Karena jumlah pegawai pensiun dengan rekrutmen tak sebanding, maka mau tak mau ya THL yang mengisi bagian-bagian yang diperlukan,” sebutnya.
Dengan keterbatasan tenaga ASN terutama pada bidang teknis, tambah Ikhwan, maka THL menjadi tumpuan untuk menyelesaikan berbagai tugas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Riau.
“Sebenarnya kalau yang kami ajukan banyak, tapi kan memang kuota yang disetujui oleh pusat itu sedikit. Makanya kita terbantu dengan THL,” sebutnya.
Untuk diketahui, pada tahun 2023 Pemprov Riau Pemprov Riau kuota PPPK sebanyak 3.400 formasi, terdiri dari formasi tenaga guru 3.057 orang, tenaga kesehatan 174 orang, dan tenaga teknis 160 orang.
Usulan tPPPK tersebut menindaklanjuti surat Menpan-RB Nomor: B/521/M.SM.01.00/2023 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2023.
Namun berapa formasi yang diterima pemerintah pusat, hingga saat ini Pemprov Riau belum mendapat surat penetapan dari Kemenpan-RB.
Sebenarnya, Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar meminta agar pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan terhadap rencana penghapusan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga honorer.
Apalagi penerimaan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak sebanding dengan jumlah pegawai pensiun.
Hal itu disampaikan Gubri saat bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakya (DPR) RI, di Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Selasa (18/7/2023).
“Kami meminta agar pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan terhadap penghapusan tenaga non ASN,” kata Gubri.
Sebab menurut Syamsuar, penghapusan tenaga honorer akan berdampak terhadap jumlah pengangguran di Riau bisa meningkatkan.
“Tentunya dengan kebijakan tersebut akan menambah pengangguran,” sebut mantan Bupati Siak dua periode ini.
Selain itu, lanjut Gubri, saat ini pemerintah daerah Riau masih banyak membutuhkan tenaga non ASN. Hal ini karena pengangkatan ASN tidak sebanding dengan pegawai yang pensiun. Termasuk guru yang pensiun.
“Kita juga masih membutuhkan tenaga non ASN, karena tidak seimbang dengan pengangkatan ASN. Ini barang kali yang sangat kami (Pemprov Riau) butuhkan dukungan dari Komisi II DPR RI.
“Karena itu, kami berharap melalui pimpinan Komisi II DPR RI agar kiranya dapat membantu agar nanti penambahan tenaga ASN, kemudian tenaga guru yang saat ini memang sangat dibutuhkan Pemprov Riau. Apalagi guru SMK yang berkaitan dengan kemampuan kejuruan,” tukasnya.