PEKANBARU – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru tahun 2022 yang digelar di salah satu hotel di Pekanbaru, Senin (29/3/2021) kemarin.
Dalam Musrembang RKPD yang dihadiri Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Agung Nugroho, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, El Syabrina, turut hadir Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani, Wakil Ketua, Nofrizal, Ginda Burnama, Tengku Azwendi Fajri dan para anggota DPRD Kota Pekanbaru. Selain itu, turut hadir para pejabat esselon II, para Camat dan Lurah.
Selain itu, Musrenbang tahun 2021 kota Pekanbaru dalam penyususnan RKPD tahun 2022, juga dihadiri perwakilan dari perguruan tinggi dan berbagai lembaga sosial maupun asosiasi kemasyarakatan.
Ditemui di lokasi, Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani mengatakan bahwa kehadirannya dalam seluruh kegiatan ini adalah bentuk tanggung jawab konstitusi dan moril sebagai Anggota DPRD Pekanbaru, dalam menjalankan proses dan siklus APBD. Pembangunan yg akan dilakukan harus melalui siklus ini yg sudah di atur dalam perundang undangan kita, kata hamdani.
Hamdani juga menyampaikan, alhamdulillah, semenjak APBD 2021 ini ada peningkatan cukup signifikan dari realisasi hasil Musrenbang dalam implementasi pembangunan. Yg di tahun sebelumnya hanya sekitar 8% menjadi sekitar 32% realisasi dari hasil Musrenbang.
“Hal itu patut kita syukuri. Dan semangat kita dan tokoh masyarakat agar Musrenbang tidak menjadi musyawarah mengambang, tapi benar benar menjadi musyawarah perencanaan pembangunan,” kata Hamdani.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru Ahmad ST MT menyebutkan, dalam pelaksanaan musrenbang itu sendiri, sudah menerima masukkan-masukkan yang menjadi permasalahan di kota Pekanbaru ini.
Menurut para peserta usulan yang dipaparkan, harus mendapatkan perhatian seperti masalah penanganan banjir. “Kita memaklumi bahwa, banjir di kota Pekanbaru lebih tepatnya disebut dengan genangan yang disebabkan air hujan, bukan karena luapan air sungai. Genangan yang jumlahnya lebih dari 100, ini perlu mendapat perhatian khusus,” urainya.
Kemudian, tadi sudah dibahas bagaimana penyelesaian genangan air tersebut. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintahan kota saja, akan tetapi diminta keterlibatan Provunsi maupun Pusat melalui progam balai sungai, sesuai amanat master plan ada berbagi kewenanggan yang sudah disusun pada tahun 2020 tahun lalu.
Dalam permbahasan tadi, juga sudah dibicarakan, akan dilakukan pertemuan secara teknis dan penanganan genangan air harus maksimal dan itu yang paling dominan dibicarakan.
Sedangkan terkait dengan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 yang menjadi sasaran disamping penanganan masalah banjir yakni pemulihan ekonomi dan ketahanan kesehatan masyarakat.
“Sama-sama kita maklumi, dengan kondisi wabah Covid-19 saat ini, secara faktor kesehatan menjadi hal yang sangat penting dan tentunyan perhatian cukup besar dalam perencanaan tahun 2022 mendatang,” sambungnya.
Mengenai kejadian Musrenbang sebelumnya, banyak usulan dari kecamatan dan kelurahan tidak terealisasi. Maka dari itu, pola tahun ini mencoba mengakomudir melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sebagian sudah kita tata kelola, kalau semua tidak bisa, karena sesuai usulan yang masuk dalam perencanaan, itu nilainya mencapai 4 Triliun, sementara kemampuan kita hanya berkisar 2 sampai dengan 2,5 triliun,” tegasnya.
Disamping akan berakhir masa jabatan Walikota Pekanbaru, pemerintah tetap menjalankan progam yang sudah dibahas, namun tidak membuat program baru.
“Salah satu progam yang lama tentang penyelesaian kantor Walikota Pekanbaru yang berada di Jalan Badak Tenayaan Raya, itu masih banyak diantaranya suplayer mobiler beberapa item. Intinya saya katakan, menyelesaikan progam yang sudah dimulai,” tutup Ahmad.