BM – Sebanyak 37 organisasi yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) menolak usulan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendorong pemberian sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang menjadi pelaku dan mengampanyekan perilaku LGBT.
Menanggapi penolakan tersebut, Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Soleh mengatakan bahwa perlu ada kejelasan latar belakang penolakan itu.
“Kalau ini ada yang menolak, ya harus ditelisik lebih lanjut, siapa, apa, mengapa dan bagaimananya. Masyarakat perlu juga memperoleh informasi agar lebih waspada,” kata Kiai Niam kepada Republika, Rabu (24/6/2027)
Kiai Niam menambahkan, apa yang disampaikan MUI, sesuai fatwa yang ditetapkan adalah bahwa orientasi seksual kepada sesama jenis itu penyimpangan yang harus disembuhkan, bukan malah difasilitasi dengan praktik menyimpang. Sementara itu, pelaku tindak kejahatan seksual sesama jenis harus dihukum, dan negara harus merumuskan aturan tersebut untuk menjamin ketertiban masyarakat.
“Tidak semua happy terhadap upaya perbaikan. Saya beri ilustrasi, bagi penjudi pasti akan resisten jika ada usulan pemberantasan perjudian, hukuman keras bagi penjudi, dan rehabilitasi bagi korban. Walau demikian, kita harus istiqamah mengambil jalan kebaikan dengan merehabilitasi korban dan si sakit, serta menghukum pelaku kriminalnya,” ujar Kiai Niam.
Ia menegaskan, MUI tidak menutup mata adanya donor asing yang mensponsori kegiatan kampanye LGBT, bahkan memfasilitasinya. Ada juga lembaga-lembaga yang memang mengampanyekan LGBT atas nama kebebasan.
Di antaranya ada lembaga yang menghimpun komunitas gay, lesbi dan perilaku seksual menyimpang lainnya.
“Karenanya masyarakat perlu waspada terhadap kelompok-kelompok seperti itu, jangan sampai terjebak,” ujar Kiai Niam.
Ketua MUI ini mengungkapkan, ada juga kelompok masyarakat yang mengambil keuntungan terhadap tumbuh suburnya praktik LGBT di tengah masyarakat, bahkan ada yang minta dilegalkan. Tentu ini harus diwaspadai. “Karenanya Pemerintah dan DPR perlu sensitif dan segera mengambil langkah untuk menyelamatkan generasi”, tegasnya.
Kiai Niam menyampaikan, masyarakat perlu diberi informasi utuh terkait dengan hal ini agar tidak tertipu daya. Para orang tua juga perlu lebih waspada, dan memberikan pengawasan lebih serius kepada anak-anaknya.
“Ketahui di mana anak-anak bersosialisasi, kalau toh gabung di organisasi atau lembaga sosial, lembaganya seperti apa, apa nilai-nilai yang diperjuangkan, dan sejenisnya,” ujar Kiai Niam.
Sejumlah organisasi yang mengatasnamakan Jaringan Masyarakat Sipil menolak desakan MUI agar pelaku dan pengkampanye LGBTQ dipidana.
Dalam keterangan yang diterima MUI Digital, Kamis (18/6/2026), Jaringan Masyarakat Sipil yang menolak desakan MUI tersebut beranggotakan 37 organisasi
Berikut 37 organisasinya:
1. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
2. Centre for Legal Pluralism Studies (CLeP)
3. YLBHI – LBH Surabaya
4. Social Justice Indonesia/SJI
5. Indonesia Policy Studies Society/IPSS
6. @digitallytante
7. Yayasan Kebaya Yogyakarta
8. Pita Merah Jogja
9. Lembaga Partisipasi Perempuan / LP2
10. Logos ID
11. Perkumpulan Suara Kita
12. Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC)
13. Dear Catcallers Indonesia
14. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS)
15. Emancipate Indonesia
16. Pelangi Nusantara
17. Public Virtue Research Institute
18. Women’s March Jakarta
19. Inti Muda Indonesia
20. Humanesia – Humanis Indonesia
21. Cangkang Queer
22. Proklamasi Anak Indonesia (PAI)
23. Konsil LSM Indonesia
24. Sanggar Swara
25. Yayasan Srikandi Sejati
26. ASEAN Youth Forum
27. YLBH APIK Jakarta
28. Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK)
29. Arus Pelangi
30. Lentera SIntas Indonesia
31. Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA)
32. Solidaritas Perempuan (SP)
33. the Institute for Ecosoc Rights
34. Human Rights Working Group (HRWG)
35. Kenapa Harus Peduli (KHP)
36. Jakarta Feminist
37. Marsinah.id
Melalui keterangan tertulis pada Kamis (18/6/2026), Jaringan Masyarakat Sipil menilai bahwa wacana regulasi tersebut berpotensi mengkriminalisasi individu berdasarkan identitas gender dan orientasi seksualnya, serta membungkam suara-suara yang memperjuangkan hak asasi manusia (HAM).
