Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan komitmennya dalam membangun Kota Pekanbaru yang berbudaya, maju, dan sejahtera, sebagaimana tertuang dalam visi dan misi pemerintahannya. Namun, ia juga menyadari bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, tidak cukup hanya mengandalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata.
“Kami tidak bisa hanya bergantung pada APBD Kota Pekanbaru. Kami juga perlu dukungan dari APBD Provinsi, APBN, dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR),” kata Wali Kota Agung saat membuka Acara Forum Konsultasi Publik RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2025-2029 dan Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2026 di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Rabu (16/4/2025).
Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau memiliki peran strategis sebagai kota penghubung dari berbagai wilayah. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan banyak pihak.
Saat pertama kali menjabat, kondisi keuangan Pemko Pekanbaru sangat memprihatinkan. Pemko menanggung defisit anggaran sekitar Rp500 miliar, belum termasuk utang pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mencapai Rp200 miliar.
“Ketika kami masuk, kondisi bukan di titik nol, tapi minus. Selain persoalan anggaran, banyak infrastruktur yang rusak. Dari total 1.700 kilometer jalan di kota ini, banyak yang rusak dan rawan banjir,” ungkap Agung.
Pemko terus membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi. Salah satu masukan yang menjadi perhatian adalah peningkatan pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan, termasuk percepatan dalam penanganan aduan warga.
“Masukan dari masyarakat menjadi penting. Seperti tadi yang disampaikan soal pelayanan pemerintahan dan kebutuhan dasar lainnya, itu akan menjadi fokus perbaikan ke depan,” ucap Agung.
Pemko Pekanbaru juga berkomitmen menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif. Para investor yang ingin menanamkan modal di Pekanbaru tidak akan dipersulit. Pemko siap memberikan dukungan penuh dan memastikan tidak ada pungutan liar maupun tindakan premanisme.
“Kami pastikan tidak ada pungutan apa pun kepada para investor. Kami ingin memastikan Pekanbaru menjadi kota yang ramah investasi. Tidak boleh ada premanisme yang merugikan siapa pun,” tegasnya.