Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Riau menyelenggarakan pertemuan pemangku kepentingan tingkat Provinsi. Bertujuan membahas program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Provinsi Riau.
Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Grand Zuri, Kota Pekanbaru, Rabu (18/9/2024) dihadiri oleh Penjabat Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten I Setdaprov Riau Zulkifli Syukur. Tampak hadir pula Kepala Perpustakaan Nasional yang diwakili oleh Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan RI Waro Titi Hariyanti.
Asisten I Setdaprov Riau sampaikan, perpustakaan adalah jantung dari peradaban. Melalui akses terhadap informasi dan ilmu pengetahuan, perpustakaan menjadi wahana untuk membangun masyarakat yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing.
“Provinsi Riau telah berkomitmen menjalankan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sejak 2018. Hal tersebut adalah program yang sangat strategis, mengingat peran perpustakaan yang tidak lagi terbatas sebagai tempat untuk menyimpan dan membaca buku, tapi literasi digital serta pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial,” ujarnya.
Program ini, lanjutnya, telah membawa banyak dampak positif bagi masyarakat di berbagai desa dan kelurahan di Provinsi Riau. Sejak 2018, sudah 356 perpustakaan desa dan kelurahan yang terintegrasi dengan program ini. Namun, dari 1850 desa dan kekurahan di Riau, angka ini baru mencakup sekitar 19,08 persen.
“Artinya masih ada 80 persen desa dan kelurahan yang yang belum terjangkau oleh transformasi ini. Tentu Ini adalah sebuah tantangan bagi kita semua untuk bersama-sama memperluas jangkauan program ini, agar bermanfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat di desa-desa dan kelurahan, dapat dirasakan juga oleh desa-desa lainnya,” jelasnya.
“Kami ingin menegaskan, bahwa kita ini tidak semata-masa membahas soal peningkatan jumlah perpustakaan yang terlibat dalam program inklusi sosial, namun program ini juga bagian dari upaya kita bersama untuk menyongsong Indonesia emas 2045,” imbuhnya.
Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk berperan aktif, berdiskusi, mencari solusi bersama bagaimana mempercepat implementasi program ini di desa-desa yang belum terjangkau. Serta, memastikan bahwa perpustakaan terus menjadi agen perubahan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa meraih Indonesia emas tanpa membangun pondasi yang kuat di desa-desa, awalnya memang kalau mau kuat maka bangunlah desa. Mari kita terus bergerak maju memperluas jangkauan program ini, memperkuat perpustakaan kita dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Riau,” tuturnya.
Keberhasilan program ini, sebutnya, tidak hanya tergantung pada infrastruktur yang dibangun, tetapi juga pada semangat dan dedikasi dari para pengelola perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan adalah ujung tombak yang harus terus didukung dan diperdayakan.
“Kita juga perlu meningkatkan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dan semua pihak terkait, untuk memastikan bahwa perpustakaan dapat terus berinovasi dan menjadi ruang inklusi sosial yang nyata dan konkrit,” ujarnya.
“Kami percaya dengan semangat gotong royong dan kerja keras, kita akan mampu mencapai tujuan besar ini. Mari kita wujudkan transformasi perpustakaan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah kita ini,” tandasnya.