oleh

Percepat Transformasi Digital Pengadaan, E-katalog Versi 6 Mampu Deteksi Transaksi Abnormal

Pemerintah terus memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Aplikasi e-Katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dari versi 5 ke versi 6 yang telah resmi diluncurkan sejak Januari 2025.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 dan Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 pada Pemerintah Daerah serta Berdasarkan informasi dari PIC Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP.

“Ajakan dan sosialisasi terus digaungkan Bagian PBJ Setda Kota Pekanbaru,” ujar Kepala Bidang PBJ Setda Kota Pekanbaru, Hadi Firmansyah.

Peluncuran ini tentunya membawa angin segar bagi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia agar semakin efektif, efesien dan akuntabel.

Namun, seperti halnya inovasi baru, hadirnya aplikasi ini tak lepas dari keriuhan, terutama terkait dengan banyaknya pertanyaan yang muncul baik dari sisi pembeli maupun penjual.

“Sejumlah keunggulan dan peningkatan fitur baru hadir di versi terbaru. Para penyedia diharapkan segera bermigrasi ke E-Katalog versi 6 pada 2025 ini,” tutur Buya.

Selanjutnya kepada seluruh PPK/PP/Penyedia untuk dapat melakukan update status/proses paket yang sedang berjalan pada aplikasi Katalog Elektronik Versi 5 (minimal sampai status paket “riwayat pengiriman dan penerimaan”) sebelum tanggal penonaktifan terakhir yaitu 20 Maret 2025 sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6.

“Ajakan dan sosialisasi terus digaungkan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru,” terangnya.

Pemerintah Indonesia terus mendorong transformasi digital di sektor pengadaan barang/jasa melalui pengembangan Katalog Elektronik Versi 6. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengintegrasikan sistem pembayaran untuk mempermudah proses pengadaan.

Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Patria Susantosa, memaparkan progres implementasi Katalog Elektronik versi 6 pasca live testing untuk 18 Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD) yang menjadi peserta piloting.

Pertama, secara platform, Katalog Elektronik versi 6 sudah siap digunakan oleh K/L/PD peserta piloting secara end to end hingga fitur pembayaran. Kedua, sistem yang sudah terintegrasi pembayaran dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), integrasi pajak, integrasi pembayaran dengan SIPD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), integrasi tanda tangan elektronik dan e-Materai, serta integrasi data OSS dan Dukcapil.

Ketiga, adanya penajaman kategori, yakni, terdapat 18 kategori penyedia.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Pekanbaru, Hadi Firmansyah menjelaskan, E-Katalog Versi 6 ini memiliki kemampuan menganalisis data pengadaan secara real-time.

Hal ini memudahkan identifikasi potensi penyimpangan dan memudahkan pejabat pengadaan mengambil langkah preventif.

“Dengan adanya fitur ini dapat memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga prosesnya akan lebih efesien dan transpafran disamping itu juga bisa mendeteksi misalnya ada transaksi yang tidak normal contohnya produknya baru dibuat dan langsung di klik,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Buya, E-Katalog Versi 6 juga dapat mempercepat durasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Sehingga proses pengadaan tidak sampai satu minggu, mungkin 3 hari atau bahkan tidak sampai 1 hari,” sambungnya.

Salah satu inovasi utama dalam versi terbaru ini adalah integrasi penuh dari pemesanan hingga pembayaran, termasuk dokumentasi yang selama ini menjadi kendala dalam proses administrasi.

Fitur terbaru di versi 6 ini juga memudahkan proses pencatatan kontrak yang sebelumnya manual menjadi otomatis. Semua proses tercatat secara transparan.

“Semoga dengan adanya katalog elektronik versi 6 ini mampu lebih transparan karena semua proses mulai dari penawaran hingga pembayaran telah tercatat di system,”paparnya.

Mengingat pentingnya hal tersebut, Buya mengajak seluruh pihak mendukung implementasi E-Katalog versi 6. Ini sebagai bagian peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Pekanbaru,” pungkasnya.