PEKANBARU (BM) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau memberikan sejumlah rekomendasi terkait pengggunaan APBD Perubahan tahun 2026. Salah satu poin penting dalam rekomendasi itu adalah agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan efisiensi anggaran.
Pemprov Riau diminta untuk melakukan efisiensi anggaran agar tepat sasaran sehingga APBD dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemudian Pemprov Riau juga diminta untuk meningkatkan dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Menanggapi hal itu, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan bahwa APBD Perubahan Riau tahun ini mengalami kenaikan sekitar Rp56 miliar lebih dari APBD Riau sebelumnya.
Namun di balik kenaikan tersebut, ada sejumlah catatan dalam pelaksanaan APBD Perubahan Riau tahun 2026 ini. Catatan tersebut berkaitan dengan pendapatan daerah.
“Jadi catatannya, memang kita diminta untuk meningkatkan pendapatan. Yaitu memang sama-sama dengan kita membentuk tim 4 terkait pendapatan,” ujar SF Hariyanto, Senin (28/9/2026).
Selain meningkatkan pendapatan, kata SF, DPRD juga merekomendasikan terkait pengggunaan anggaran. APBD diharapkan dapat digunakan seefisien mungkin dan tepat sasaran semuanya.
Termasuk di dalamnya efisiensi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dimana dalam rekomendasi itu, DPRD Riau meminta agar Pemprov Riau membayarkan TPP berbasis kinerja dan punishment.
Tak hanya itu, Pemprov juga diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pasalnya, banyak BUMD Riau mengapa target bahkan masih nihil pendapatan.
“Ya kita nanti akan lakukan efisiensi. nanti kita akan evaluasi juga semua. Kita ajak untuk mengejar pendapatan di 2027,” sebutnya.
