PEKANBARU (CAKAPLAH) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membahas percepatan pengelolaan Participating Interest (PI) 10 Persen Wilayah Kerja (WK) Rokan, di Gedung Daerah Riau, Selasa (20/6/2023).
Rapat dilaksanakan guna untuk mendapatkan update informasi proses pengalihan PI 10 Persen WK Rokan dari PT Pertamina Hulu Rokan kepada PT Riau Petroleum.
Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar dihadiri Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Riki Rahmat Firdaus, perwakilan PT PHR, Kementerian ESDM serta lima bupati yang wilayah masuk Blok Rokan.
“Hari ini kami melakukan rapat koordinasi dengan para bupati wilayah kerja atau Blok Rokan dan Kampar,” kata Gubri Syamsuar.
Gubri mengatakan, dalam pertemuan itu telah disepakati hasil kajian yang dibuat oleh Universitas Islam Riau (UIR) terkait pelamparan ataupun cadangan minyak yang di masing-masing wilayah, yakni Kampar Bengkalis, Rokan Hilir, Siak, Kampar dan Rokan Hulu.
“Tadi kita sudah menandatangani kesepakatan, dan sudah disepakati oleh seluruh kepala daerah bahwa mereka akan melakukan penyertaan modal melalui BUMD masing-masing sesuai dengan porsi yang ditetapkan berdasarkan hasil kajian dari UIR,” terangnya.
Setelah tahapan itu, lanjut Gubri, kemudian nanti akan ada rapat antara PT Riau Petroleum bersama anak perusahaan yang menerima PI 10 Persen Blok Rokan dengan PT PHR.
“Hasil dari rapat itu nantinya akan disampaikan ke SKK Migas, dan terakhir akan ditetapkan oleh Kementerian ESDM,” sebutnya.
Ditanya kapan PI 10 Persen Blok Rokan bisa diterima, Gubri menyatakan, jika tahapan itu sudah dilalui, maka dengan waktu tidak begitu lama Riau segera mendapatkan PI 10 Persen Blok Rokan.
“Insya Allah kalau sudah tahapan ini kita tinggal menunggu hari saja. Berapa PI yang bakal diterima, itu nanti diketahui setelah ada Surat Keputusan (SK) dari Menteri ESDM. Tapi Insya Allah tahun ini sudah kita terima, semoga berkah,” tukasnya.