Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Indra membuka acara advokasi dan sosialisasi pembiayaan kesehatan dalam mendukung Universal Health Coverage (UHC) dan kemitraan penanganan penyakit prioritas tahun 2024.
Acara ini diikuti oleh Dinas Kesehatan kabupaten dan kota se-Provinsi Riau. Bertempat di Hotel Mutiara Merdeka, Kota Pekanbaru, Selasa (30/7/2024).
Pj Sekda sampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah menganggarkan pembayaran iuran kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan pola budget sharing bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Hal tersebut sebagai wujud komitmen Pemprov Riau dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.
“Pembayaran dilakukan dengan pola budget sharing dengan proporsi 55 persen dari iuran BPJS kelas III yaitu sebesar Rp.19.750 perjiwa dibayarkan oleh Pemprov Riau. Sedangkan 45 persennya yaitu sebesar Rp. 15.750 perjiwa dibayarkan oleh pemerintah kabupaten dan kota,” jelasnya.
“Kemudian, pembayaran iuran kontribusi PBI. Berdasarkan kapasitas fiskal daerah, Riau termasuk dalam kategori tinggi sebesar 2.100 perjiwa melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerial Sosial yang saat ini sudah berjumlah 2.107.831 jiwa di 12 kabupaten dan kota,” imbuhnya.
Pj Sekda menilai, transformasi sistem pembiayaan kesehatan dan regulasi pembiayaan Kesehatan merupakan unsur penting dalam mendukung pembangunan kesehatan.
Hal ini bertujuan untuk memastikan penyediaan sumber pembiayaan pada bidang kesehatan yang berkelanjutan dengan jumlah yang mencukupi. Sumber pembiayaan kesehatan yang dimaksud bisa berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lainnya.
“Tujuannya lainnya yaitu, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil. Serta, memanfaatkannya untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya,” terangnya.
Pj Sekda berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem kesehatan di daerah, dan mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat dalam upaya mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia juga mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam mendukung program UHC dan penanganan penyakit prioritas, demi kesehatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Riau.