PEKANBARU, BM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menghasilkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp45 miliar per tahun.
Kesimpulan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemendagri, SM Mahendra Jaya, berdasarkan hasil klarifikasi lapangan, telaah dokumen, dan verifikasi data yang dilakukan Tim Kemendagri di Provinsi Riau.
“Kami tidak menemukan data dan fakta yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara pelaksanaan Program MBG dengan penurunan PAD maupun Retribusi Daerah Provinsi Riau. Sebaliknya, hasil klarifikasi menunjukkan program tersebut menghasilkan efisiensi APBD sekitar Rp45 miliar per tahun,” kata Mahendra, Rabu (24/6/2026).
Proses klarifikasi dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri atas Tim Inspektorat Khusus Inspektorat Jenderal Kemendagri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, serta Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri.
Berdasarkan hasil verifikasi, target Retribusi Kantin Sekolah Tahun Anggaran 2026 tercatat sebesar Rp950 juta. Nilai tersebut hanya sekitar 0,018 persen dari target PAD Provinsi Riau yang mencapai Rp5,24 triliun.
Menurut Mahendra, dengan proporsi tersebut, kontribusi Retribusi Kantin Sekolah terhadap PAD Provinsi Riau sangat kecil dan tidak signifikan sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pengaruh besar terhadap penerimaan daerah.
“Kontribusi Retribusi Kantin Sekolah terhadap PAD Provinsi Riau sangat kecil dan tidak signifikan,” ujar Mahendra.
Tidak hanya itu, dokumen prognosis yang ditelaah Tim Kemendagri menunjukkan penerimaan Retribusi Kantin Sekolah hingga akhir Tahun Anggaran 2026 diperkirakan mencapai Rp1,15 miliar atau setara 121,05 persen dari target yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, objek retribusi tersebut justru diproyeksikan melampaui target pendapatan tahun berjalan.
Temuan ini menjadi salah satu dasar Kemendagri dalam menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program MBG tidak berdampak terhadap penurunan penerimaan retribusi daerah sebagaimana yang sempat berkembang di ruang publik.
Dalam hasil klarifikasi tersebut, Kemendagri juga menjelaskan bahwa informasi yang berkembang mengenai dampak MBG terhadap penerimaan daerah berawal dari penggunaan data yang tidak utuh dalam menjelaskan kondisi penerimaan Retribusi Kantin Sekolah.
Data yang digunakan lebih menitikberatkan pada realisasi sementara dan belum disandingkan secara menyeluruh dengan target tahunan, prognosis akhir tahun, kontribusi terhadap PAD, maupun validitas hubungan sebab akibat antara Program MBG dan penerimaan retribusi daerah.
Selain itu, data prognosis yang menunjukkan capaian Retribusi Kantin Sekolah sebesar 121,05 persen dari target tidak menjadi bagian dari penjelasan yang disampaikan saat pernyataan tersebut disampaikan kepada publik.
Selain tidak berdampak terhadap PAD, Tim Kemendagri menemukan bahwa Program MBG justru memberikan manfaat fiskal bagi Pemerintah Provinsi Riau.
Berdasarkan hasil klarifikasi lapangan, telaah dokumen, dan verifikasi data belanja daerah, pelaksanaan Program MBG menghasilkan efisiensi APBD sekitar Rp45 miliar per tahun.
Penghematan tersebut berasal dari berkurangnya belanja makan dan minum peserta didik pada sekolah berasrama dan sekolah binaan Pemerintah Provinsi Riau yang sebelumnya dibiayai melalui APBD.
Dengan adanya Program MBG, anggaran pada komponen tersebut dapat dihemat dan dialihkan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah lainnya.
Pemprov Riau Dukung Program MBG
Dalam proses klarifikasi, Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Program Strategis Nasional dan bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Pemerintah Provinsi Riau menilai program tersebut memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas gizi peserta didik, pembangunan sumber daya manusia, serta penguatan aktivitas ekonomi lokal.
Pemko Pekanbaru Sebut MBG Dorong Aktivitas Ekonomi
Tim Kemendagri juga melakukan klarifikasi kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terkait dampak ekonomi pelaksanaan Program MBG. Hasilnya, Pemko Pekanbaru menyatakan program tersebut turut memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi daerah.
Menurut Pemko Pekanbaru, Program MBG menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan perputaran ekonomi masyarakat.
Hal itu tercermin dari meningkatnya penerimaan pajak daerah pada sektor makanan dan minuman serta sektor usaha yang terlibat dalam rantai pasok pelaksanaan program.
Pemko Pekanbaru juga mencatat PAD Tahun Anggaran 2025 meningkat dari sekitar Rp800 miliar menjadi sekitar Rp1,2 triliun. Peningkatan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya meningkatnya aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan Program MBG.
Kemendagri menilai program tersebut memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas usaha, penyerapan tenaga kerja, serta pemberdayaan pelaku usaha lokal yang terlibat dalam penyediaan bahan baku maupun layanan pendukung program.
Mahendra menegaskan bahwa isu yang perlu mendapat perhatian saat ini bukanlah pelaksanaan Program MBG, melainkan penguatan tata kelola data pendapatan daerah.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu memperkuat validasi dan rekonsiliasi data antarperangkat daerah, meningkatkan kualitas perencanaan dan prognosis pendapatan, serta menyempurnakan mekanisme penyajian data dan informasi kepada publik.
Hasil klarifikasi lapangan, telaah dokumen, dan verifikasi data tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan pengambilan kebijakan, pembinaan, dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah.*
