PEKANBARU (BM) – Proses pengadaan tanah untuk pembangunan Flyover Simpang Panam, Kota Pekanbaru, masih terus berjalan. Dari total 166 bidang tanah yang telah teridentifikasi, sebanyak 96 bidang di antaranya sudah dapat didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diproses lebih lanjut.
“Sejumlah bidang tanah lainnya masih terkendala kelengkapan dokumen teknis, terutama di kawasan persimpangan Jalan Garuda Sakti dan Jalan Kubang Raya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau Zulfahmi.
Kendala utama berada pada penentuan batas ruang milik jalan (Rumija) di Jalan Garuda Sakti. Sementara itu, ruas Jalan Soebrantas sudah memiliki data ledger (acuan batas tanah milik pemerintah) jalan. Sehingga, batas ruang milik jalan dapat diidentifikasi dan diukur. Namun, kondisi berbeda ditemukan di Jalan Garuda Sakti yang belum memiliki data tersebut.
“Kami bersama kepala BPJN Riau sudah membuat surat keterangan sebagai dasar untuk menentukan batas-batas ruang milik jalan. Hanya saja, kami berharap BPN dapat memberikan masukan apabila masih ada dokumen pendukung yang perlu dilengkapi,” cakap Zulfahmi.
Diharapkan, BPN segera menginformasikan kekurangan dokumen. Supaya, Pemprov Riau dapat melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.
Sebelumnya, Dinas PUPRPKPP optimistis seluruh proses pengadaan tanah dapat diselesaikan tahun ini. Dengan waktu yang semakin terbatas, pihaknya akan memprioritaskan bidang tanah yang sudah memenuhi persyaratan.
“Kami maksimalkan dulu bidang tanah yang sudah selesai peta bidangnya agar proses ganti rugi bisa dilakukan. Sisanya mungkin menyusul tahun depan,” jelas Zulfahmi.
Pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov Riau. Sedangkan Pemko Pekanbaru hanya terlibat dalam koordinasi dan proses administrasi, termasuk penetapan lokasi (penlok) yang menjadi kewenangan wali kota.
“Dana untuk pembayaran ganti rugi lahan telah dialokasikan dalam APBD 2026. Karena itu, 96 bidang tanah yang sudah memiliki kelengkapan data,” ungkap Zulfahmi.
Meski demikian, 96 bidang tersebut belum dibayarkan ganti ruginya. Proses ganti rugi lahan harus melewati sejumlah tahapan, mulai dari pengumuman kepada masyarakat, pemberian kesempatan mengajukan keberatan atau gugatan, musyawarah, hingga tahapan pembayaran ganti rugi.
