(BM) – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di seluruh kabupaten dan kota diajak untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah (Pemda). Salah satu perkuatan kolaborasi itu terutama dalam membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.
“Peran PKK semakin dibutuhkan di tengah tekanan fiskal yang dihadapi Pemda. Organisasi ini dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjalankan berbagai program, termasuk membantu menyosialisasikan kewajiban pembayaran pajak kepada masyarakat,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto usai membuka acara Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 dan Rakerda PKK di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah, Pekanbaru, Senin (9/11/2026).
Salah satu bentuk keterlibatan PKK yang dapat dilakukan adalah membantu menindaklanjuti data kendaraan yang masih memiliki tunggakan pajak. Data tersebut telah disusun berdasarkan nama dan alamat pemilik kendaraan atau by name by address. Dengan dukungan kader PKK hingga tingkat kabupaten dan kota, Pemda berharap informasi mengenai kewajiban pajak dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat.
“Kolaborasi antara Pemda dengan PKK cukup besar. Di tengah tekanan fiskal saat ini, PKK dapat membantu pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota. Ibu-ibu PKK bisa membantu menyampaikan informasi tunggakan pajak kendaraan yang sudah kami data berdasarkan nama dan alamat,” cakapnya.
SF Hariyanto berharap sinergi tersebut terus diperkuat. Sehingga, keberadaan PKK tidak hanya mendukung program pemberdayaan keluarga, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
“Saya juga menyampaikan ucapan selamat atas hari jadi TP PKK sekaligus pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke sepuluh. Saya berharap momentum ini menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kontribusi organisasi dalam mendukung pembangunan daerah,” harapnya.
