PEKANBARU (BM) – Penanganan banjir menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Mulai pembentukan tim Lingkungan Elok, Sehat, Tertata, Aman, Resik, dan Indah (Lestari) hingga mengaktifkan beberapa waduk.
Wakil Walikota Pekanbaru Markarius Anwar memgatakan, dua minggu lalu telah mengumpulkan seluruh camat dan lurah untuk mengaktifkan kembali Tim Lestari. Ia berharap, tim ini dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko banjir di lingkungan masing-masing, terutama melalui kegiatan pembersihan parit dan pengerukan saluran yang mengalami pendangkalan.
“Kami mengarahkan agar kegiatan pembersihan difokuskan pada wilayah yang selama ini berpotensi mengalami genangan. Sebelumnya, pembersihan terkadang dilakukan di kawasan yang tidak rawan banjir,” kata Markarius, Selasa (27/10/2026).
Untuk itu, ia meminta setiap kelurahan memprioritaskan titik-titik yang memang memiliki riwayat genangan. Program ini, kata dia, sedang berjalan dan akan dievaluasi kembali untuk melihat sejauh mana pelaksanaannya di lapangan.
Selain mengoptimalkan Tim Lestari, Pemko juga memperkuat koordinasi antara camat, lurah, dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, seperti Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta BPBD. Sebab, ada sejumlah saluran yang tidak bisa dibersihkan secara manual oleh Tim Lestari dan membutuhkan bantuan peralatan.
“Untuk itu, kami telah mengarahkan Dinas PUPR agar memprioritaskan pekerjaan yang berkaitan dengan penanganan dan antisipasi genangan maupun banjir,” jelasnya.
Ia juga meminta setiap kelurahan memetakan wilayah rawan genangan beserta kebutuhan penanganannya. Ketika hujan turun, camat dan lurah diminta memeriksa langsung kondisi di lapangan.
Lanjutnya, hasil pemantauan tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan rekomendasi dan permintaan penanganan. Jika memungkinkan, pekerjaan dilakukan melalui gotong royong masyarakat bersama Tim Lestari.
“Namun, jika membutuhkan peralatan khusus, penanganannya akan didukung oleh dinas teknis terkait,” jelasnya.
Soal rencana pengaktifan kembali waduk atau embung, Markarius menyebut, anggaran perencanaannya telah dimasukkan dalam APBD Perubahan. Pekerjaan ini membutuhkan kajian teknis khusus karena pintu air yang ada sebelumnya telah rusak dan roboh.
“Pembangunannya tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan membutuhkan tenaga ahli untuk menghitung elevasi dan debit air agar dapat ditentukan kebutuhan volume serta ukuran pintu air yang tepat,” jelasnya.
Ia menambahkan, perencanaan tersebut ditargetkan dilakukan melalui APBD Perubahan, sedangkan anggaran pelaksanaannya akan diusulkan dalam APBD murni 2027. Ia berharap, pelaksanaan pembangunan dapat dimulai pada awal 2027.
Ada beberapa waduk yang akan digunakan sebagai pengendali banjir. Seperti Waduk Cipta Karya. Selain itu, Pemko juga berupaya memaksimalkan lahan-lahan cekungan yang berpotensi dijadikan daerah tampungan air atau catchment area.
“Kami telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi yang memiliki lahan yang selama ini belum tergarap, tetapi berpotensi dimanfaatkan untuk menampung air. Salah satunya adalah UIN, yang telah menyampaikan ketersediaan lahan sekitar dua hektare untuk kemungkinan pembangunan waduk atau tampungan air,” jelasnya.
Ia juga telah meminta Dinas PUPR memeriksa kondisi lahan tersebut, terutama elevasinya, untuk memastikan apakah lokasi itu layak dijadikan waduk. Hal ini penting agar tampungan air yang dibangun nantinya tidak hanya bermanfaat bagi kawasan setempat, tetapi juga dapat membantu mengurangi genangan di wilayah sekitarnya.
“Selain itu, kerja sama dengan Universitas Islam Riau (UIR) yang sebelumnya telah dirintis juga diharapkan segera ditindaklanjuti. Kerja sama tersebut ditujukan untuk mengarahkan aliran air di sekitar kawasan Tuah Madani ke lokasi yang memungkinkan untuk menampung air. Beberapa lokasi lain di Kecamatan Tenayan Raya dan sejumlah kecamatan lainnya juga sedang dikaji untuk dimaksimalkan sebagai bagian dari upaya pengendalian genangan,” paparnya.
Saat ini, kata Markarius, seluruh kelurahan telah ditugaskan untuk memetakan wilayah masing-masing dan menyusun daftar kebutuhan penanganan. Jika pekerjaan bisa dilakukan secara manual, Pemko akan mengoptimalkan tenaga Tim Lestari dan gotong royong masyarakat.
“Sementara itu, pekerjaan yang membutuhkan peralatan akan didukung oleh Dinas PUPR maupun Perkim. Kami telah berkoordinasi dengan dinas terkait agar peralatan yang dibutuhkan dapat disiapkan dan penanganan diprioritaskan pada wilayah yang berisiko mengalami genangan maupun banjir,” jelasnya.
