PEKANBARU (BM) – Setelah beberapa waktu dipimpin Pelaksana Tugas (Plt), kini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru dijabat pejabat definitif, Kamis (6/11/2026). Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengamanahkan kepada Yuliarso untuk memegang jabatan ini.
Agung minta fokus memetakan wilayah-wilayah rawan bencana, terutama kawasan yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir.
Menurut Agung, penanganan karhutla dan bencana alam merupakan salah satu perhatian pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat koordinasi dan kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana.
“Kami berharap Pak Yuliarso bisa segera melakukan komunikasi aktif. Beliau sudah memiliki pengalaman, mulai dari Kadishub, pernah di Satpol PP, Kadispora, dan sekarang kita percayakan di BPBD,” kata Agung.
Ia juga menyebut, BPBD Pekanbaru mendapat dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat sebesar Rp10 miliar. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai program penanggulangan bencana di daerah.
“Dukungan dari pemerintah pusat juga diperkirakan berlanjut pada awal tahun mendatang. Untuk itu, kami berharap seluruh dukungan anggaran dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal,” kata Agung.
Sementara itu, Kepala BPBD Pekanbaru Yuliarso menyatakan siap menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan. Ia menyebutkan, penanganan kebencanaan merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan peran masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.
“Kita akan melakukan mapping terkait daerah ataupun titik-titik rawan, terutama karhutla. Setelah pemetaan, tentu kita akan melakukan tindakan-tindakan pencegahan,” kata Yuliarso.
Ia menjelaskan, upaya pencegahan nantinya akan melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari RT, RW, kelurahan hingga kecamatan. Selain karhutla, BPBD juga akan memberikan perhatian terhadap potensi bencana lainnya, termasuk banjir yang kerap terjadi akibat tingginya curah hujan dan menyebabkan genangan di sejumlah kawasan.
“Dalam penanganan kebencanaan, kami harus berkolaborasi dengan semua stakeholder, khususnya TNI, Polri, kemudian pemerintah provinsi dan pusat. Kita akan mengelola dukungan yang ada bersama-sama,” jelasnya.
