oleh

Tak Patuh Perwako, 13 Truk yang Masuk Kota Pekanbaru Ditilang

PEKANBARU (BM) – Sebanyak 13 unit truk ditilang Satlantas Polresta Pekanbaru karena melanggar pembatasan operasional kendaraan barang di dalam kota. Penindakan tersebut dilakukan di Jalan HR Soebrantas, Kecamatan Binawidya, Rabu (18/11/2026) malam, dalam rangka Operasi Zebra Lancang Kuning 2026.

Penertiban yang dimulai sekitar pukul 19.30 WIB itu dipimpin langsung Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Satrio BW. Wicaksana, bersama sejumlah personel.

Petugas menyasar truk yang melintasi jalur dalam kota di luar ketentuan waktu operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembatasan Operasional Kendaraan Barang.

Dalam pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan 13 truk yang tidak mematuhi aturan tersebut. Seluruh pengemudi yang melanggar langsung dikenakan sanksi tilang di tempat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Satrio mengatakan, penindakan pada hari ketiga Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 itu difokuskan pada kendaraan angkutan barang yang melanggar aturan pembatasan operasional masuk kota.

“Pada hari ketiga Operasi Zebra Lancang Kuning 2026, kami memfokuskan penindakan terhadap kendaraan truk yang melanggar Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembatasan Operasional Kendaraan Barang. Hasilnya, ada 13 unit truk yang kami berikan tindakan tilang di Jalan HR Soebrantas karena melintas tidak sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Satrio.

Ia menegaskan, penindakan tersebut merupakan upaya kepolisian menegakkan aturan daerah sekaligus menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di Kota Pekanbaru.

Satrio juga mengimbau perusahaan ekspedisi dan pengemudi angkutan barang agar mematuhi ketentuan jam operasional kendaraan berat di dalam kota. Kepatuhan terhadap aturan tersebut diperlukan demi kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Perwako Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 4 Februari 2026 mengatur pembatasan lintasan dan jam operasional kendaraan angkutan barang, termasuk truk bertonase besar dan dump truck, di ruas jalan protokol serta kawasan padat aktivitas masyarakat.

Aturan tersebut ditujukan untuk mengurai kemacetan dan menekan risiko kecelakaan lalu lintas.