PEKANBARU – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau tahun 2021 berjumlah Rp 9,680 triliun. Naik dari APBD murni tahun 2021 yang disahkan Rp9,132 triliun.
“Iya, ada kenaikan sedikit dari APBD murni 2021,” kata Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar usai menghadiri rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan APBD Perubahan tahun 2021, Kamis (23/9/2021) di Gedung DPRD Riau.
Gubri Syamsuar mengungkapkan, selain untuk kegiatan rutin dan prioritas pembangunan, fokus APBD P adalah di penanganan COVID-19, penggenjotan vaksinasi, dan persiapan anggaran bencana alam.
“COVID-19 belum berhenti, jadi kita masih akan terus memprioritaskan anggaran penanganan COVID-19,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Gubri Syamsuar mengimbau kepada masyarakat Riau agar tetap waspada. Meski saat ini tren penularan Covid-19 sudah menurun, namun warga diminta agar tidak euforia dan mengabaikan protokol kesehatan.
“Mari kita jaga protokol kesehatan, karena kita tau saat ini sudah muncul lagi varian baru, yang namanya MU, memang belum masuk ke negara kita, tapi di negera tetangga, seperti Malaysia, Singapura itu sudah masuk,” katanya.
Sementara Ketua DPRD Riau, Yulisman kseusai paripurna mengatakan bahwa fokus APBD P adalah di penanganan COVID-19, penggenjotan vaksinasi, dan persiapan anggaran bencana alam.
“APBD P kan masih ada tiga bulan, Oktober, November dan Desember. Jadi prioritas masih di penanganan COVID-19. Pos anggarannya leading sektor di Dinas Kesehatan dan lainnya. Dan juga ada persiapan penanganan bencana alam seperti Karhutla,” katanya.
Sesuai dengan regulasi, kata Yulisman, nantinya ketok palu APBD Perubahan akan disahkan pada 30 September 2021.
Yulisman mengatakan, APBD P 2021 memang sedikit kenaikan dari APBD murni 2021, berfokus pada penanganan COVID-19, dan pelaksanaan vaksinasi.
“Pelaksanaan vaksinasi menjadi tanggungjawab kita, walaupun vaksinnya disiapkan oleh pemerintah pusat. Fokus besarnya di Diskes, kemudian di masing- masing RSUD, Arifin Achmad, Petala Bumi, RSJ, dan ada di BTT,” katanya.