PEKANBARU (BM) – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan pemerintah pusat akan segera menerbitkan surat resmi terkait mekanisme pengalihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Surat tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam memahami kebijakan pengalihan status kepegawaian tersebut.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Pemda diminta menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat agar perbedaan penafsiran maupun kesimpangsiuran informasi tidak terjadi.
Seluruh ketentuan mengenai peralihan status tersebut akan dijelaskan secara terperinci dalam surat yang segera diterbitkan. Surat tersebut akan memuat seluruh ketentuan yang diperlukan, mulai dari skema peralihan, tata cara pelaksanaan, hingga jumlah pegawai yang dapat dialihkan.
“Caranya, skemanya, jumlahnya semua ada,” cakap Zudan.
Sebagai informasi, kebijakan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu telah mendapat kesepakatan pemerintah bersama DPR RI pada 6 November 2026. Kesepakatan tersebut mencakup berbagai profesi, mulai dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga tenaga teknis dan pelayanan lainnya.
Pemerintah menyatakan proses pengangkatan akan dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi PPPK paruh waktu yang selama ini menantikan kepastian status dan peningkatan kesejahteraan.
