Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru terus melakukan penataan dan pembenahan permukiman kumuh yang berada di pusat Kota Pekanbaru.
Hal tersebut harus dibenahi karena kawasan kumuh tumbuh di permukiman padat pada kawasan yang dianggap strategis yaitu berada di pusat kota dan sekitar industri.
Untuk diketahui, permukiman padat tidak memenuhi syarat-syarat permukiman yang sehat karena tidak dilengkapi penyediaan air bersih yang memadai, sistem pengelolaan sampah, sistem pengelolaan air limbah, tata bangunan yang tidak sesuai, tidak memiliki saluran air hujan, bahkan tidak memiliki sistem pemanggilan bahaya kebakaran serta tidak adanya fasilitas umum yang memadai.
“Berdasarkan SK Walikota tahun 2017 tentang penetapan lokasi pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru dengan luas 113,56 hektar dan tersebar di 8 kawasan, 19 kelurahan, dan 6 kecamatan,” kata Sekretaris Dinas Perkim, Edi Satriawan, Rabu (20/4/2022).
8 kawasan tersebut diantaranya Kawasan Kumuh Sago yang terdiri dari Kelurahan Kampung Dalam, Sago, Kota Baru, Suka Ramai, dan Tanah Datar.
“Sementara Kawasan kumuh Kota Lama diantaranya Kelurahan Kampung Bandar, Kampung Baru, dan Tampan, Kawasan kumuh Pesisir diantaranya Kelurahan Rintis, Tanjung Rhu, dan Pesisir,” imbuhnya.
Kawasan kumuh Meranti diantaranya Kelurahan Meranti Pandak dan Sri Meranti, Kawasan kumuh Rumbai Pesisir diantaranya ada Kelurahan Lembah Sari, Limbungan, dan Limbungan Baru.
Kawasan kumuh Lembah Damai ada di Kelurahan Lembah Damai, Kawasan kumuh Padang Terubuk ada di Kelurahan Padang Terubuk, dan Kawasan kumuh Sumahilang ada di Kelurahan Sumahilang.
Lebih lanjut dijelaskannya, seiring berjalannya waktu dan pembenahan yang dilakukan Dinas Perkim terhadap kawasan kumuh. Saat ini luasan kawasan kumuh yang tersisa 21,6 hektar saja.
“Hal tersebut ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sekitar lebih kurang 15 hektar, dan ada yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi lebih kurang 10 sampai 15 hektar,” pungkasnya.