PEKANBARU (BM) – Penertiban pedagang di Jalan Ahmad Yani beberapa hari lalu berujung insiden. Dua anggota Satpol PP Pekanbaru terluka disabet pisau oleh pedagang.
Penertiban para pedagang itu rutin dilakukan setiap pagi. Sebab, para pedagang yang memenuhi sisi kiri dan kanan jalan kerap membuat kemacetan.
Menanggapi itu, ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Robin Eduar menegaskan, kejadian itu harus menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kota (Pemko). Ia meminta Pemko tegas melakukan penertiban dan mengembalikan fungsi jalan sebagaimana mestinya.
“Ini sangat penting untuk mengembalikan fungsi jalan dan trotoar sebagaimana mestinya, sekaligus mencegah terulangnya insiden kekerasan terhadap petugas di lapangan,” tegas Robin Eduar, Ahad (15/11/2026).
Kawasan Jalan Ahmad Yani masuk jalan protokol, yang memiliki aktivitas cukup padat. Di sepanjang kawasan tersebut terdapat sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, perkantoran hingga pertokoan.
Aktivitas PKL yang menggunakan badan jalan, tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas. Tapi juga berdampak terhadap aktivitas masyarakat, dan pelaku usaha yang memiliki tempat usaha resmi, yang mereka membayar pajak.
Ada kebijakan Pemko Pekanbaru, yang memberi toleransi waktu berjualan bagi PKL hingga pukul 07.30 WIB. Ia menilai, kebijakan tersebut perlu dievaluasi. Sebab, badan jalan dan trotoar bukan diperuntukkan sebagai lokasi perdagangan, termasuk pasar tumpah.
“Kami bukan anti-PKL. Mereka ini juga saudara kita dan harus tetap diberikan ruang untuk mencari nafkah. Namun, jalan bukan tempat untuk berjualan. Fungsi jalan dan trotoar harus dikembalikan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Ia menegaskan, penertiban pascainsiden kemarin, harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Satpol PP tidak boleh hanya menyasar satu kawasan, tapi juga seluruh ruas jalan di Kota Pekanbaru.
“Badan jalan diperuntukkan bagi kendaraan, sedangkan trotoar merupakan fasilitas bagi pejalan kaki,” kata Robin.
Ia berharap penertiban dilakukan secara menyeluruh, dan berkelanjutan. Sehingga tidak ada lagi aktivitas perdagangan yang mengganggu fungsi fasilitas umum maupun ketertiban masyarakat.
Robin juga mengingatkan Pemko Pekanbaru agar penertiban tidak hanya sebatas melakukan penggusuran atau pemindahan pedagang. Pemko juga harus menyiapkan solusi konkret, berupa lokasi relokasi yang layak dan strategis bagi para PKL.
“Sebagai contoh, pedagang yang selama ini berjualan di kawasan Jalan Ahmad Yani dapat diarahkan untuk menempati Pasar Kodim, Sementara, PKL yang berjualan di kawasan lain, bisa direlokasi ke pasar-pasar yang telah disediakan pemerintah,” paparnya.








