PEKANBARU – Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani menghadiri kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah (FOPD) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Hotel Royal Asnof, Selasa (23/3/2021).
Kegiatan FOPD ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Ismardi Ilyas, Sekretaris Dinas Pendidikan Muzailis, Kepala Bappeda, Ketua PGRI, Camat dan Lurah, Ketua LPM dan Forum RT-RW, Pengawas dan Kepala Sekolah.
Tampak hadir dalam acara tersebut anggota DPRD Pekanbaru lainnya seperti Muhammad Sabarudi, Rois, Zulkarnain dan Pangkat Purba.
Kehadiran DPRD Pekanbaru dalam kegiatan FOPD Dinas Pendidikan tersebut sebagai bentuk dukungan bagi pendidikan Kota Pekanbaru.
Adapun pembahasan dalam FOPD tersebut dalam rangka penyusunan RKPD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2022.
“Pendidikan ini adalah urusan wajib pemerintah. Dalam Undang-Undang sudah diamanahkan bahwa untuk pendidikan ini minimal 20% dari APBN dan APBD,” kata Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani MS SIP.
Dikatakan Hamdani, DPRD ingin menjaga itu, bersinkronisasi dengan stakeholder lain seperti sekolah, Bappeda dan masyarakat.
“Karena banyak usulan masyarakat dari hasil Musrenbang yang berkaitan dengan Disdik ini seperti masalah zonasi sekolah dalam setiap tahun ajaran baru. Zonasi ini kan terkait keberadaan atau eksistensi sekolah, khususnya SMP di Pekanbaru. Karena kita lihat, untuk SD sudah bagus dan hampir merata,” jelasnya.
Politisi PKS menyebut, DPRD Pekanbaru akan mengawal Dinas Pendidikan dalam mewujudkan tingkat eksistensi keberadaan sekolah negeri di Kota Pekanbaru sesuai pemaparan yang disampaikan oleh Kadisdik Kota Pekanbaru.
“Tingkat eksistensi keberadaan sekolah negeri di Pekanbaru ingin diwujudkan minimal 50%. Sementara, realisasi di lapangan hari ini di angka 30-40%. Jadi, belum ada di setiap kecamatan itu mencapai 50% dan kita (DPRD) akan mengawal ini. Dari rencana kerja dinas, kemudian usulan reses yang dari masyarakat akan kita sinkronkan dalam FOPD Dinas Pendidikan ini,” pungkasnya
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Ismardi Ilyas mengatakan tujuan kegiatan forum ini adalah merupakan penyelarasan Rencana kerja (Renja) untuk sinkronisasi dan sinergitas usulan kegiatan yang bersifat sektoral, khususnya di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
“Untuk mewujudkan proses perencanaan tersebut perlu adanya dukungan dari semua pihak yang berpartisipasi dalam pemerintahan yang berperilaku jujur, bertanggung jawab,” ucapnya.
Lanjutnya terkait analisis isu-isu faktual harus menjadi perhatian kita semua merumuskan kebijakan pembangunan ditahun 2022. Sehingga program yang dijalankan benar-benar dapat menjawab segala permasalahan dan tantangan ke depan dalam menjalankan program-program tersebut.
“Dalam penyusunan renja harus jelas indikatornya baik itu indikator output maupun hasil outcomenya sehingga apa yang didiskusikan maupun yang dikoreksi dapat dievaluasi untuk mengukur hasil capaian kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD,red) selanjutnya,” ujarnya.
Dilanjutkannya, forum perangkat daerah yang diadakan dinasnya juga akan mengkoreksi serta mengevaluasi berbagai program yang selama ini di jalankan, apakah sudah sesuai dengan program rencana kerja perangkat daerah yang telah berjalan.
“Di kesempatan inilah kita harus duduk bersama, sharing melibatkan semua stakeholder yang terlibat di dalamnya, mengevaluasi apa-apa yang masih kurang pas, dengan menyempurnakan penyusunan dan penetapan rencana kerja tahun 2022 yang selanjutnya dikoordinasikan dengan Bappeda kota Pekanbaru,” pungkasnya.