(BM) – Kondisi di sekitar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur di Cakung sudah dipenuhi aparat keamanan dari TNI dan Polri pada Kamis (5/11/2026) pagi terkait jadwal sidang yang menghadirkan presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sejumlah kendaraan taktis juga terlihat sudah disiagakan di depan gedung pengadilan.

Sejak pagi hari, ratusan anggota TNI dari kesatuan Yonif TP 935/Satria Bahurekso dari Kodam Diponegoro sudah terlihat berbaris dan bersiap melakukan penjagaan. Demikian juga dengan ratusan personel kepolisian dari satuan Baharkam dan Korps Brimob.

Terlihat juga sejumlah kendaraan taktis di jalan depan gedung pengadilan. Di antara yang disiagakan adalah dua rantis V8 Pengurai Massa (Raisa) dan saru Baracuda.

Di gerbang pengadilan, telah ditegakkan semacam pembatas serta pengumuman tata tertib di pengadilan.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) memang menyatakan akan membatasi jumlah pengunjung yang diperbolehkan masuk ke ruang sidang dalam agenda pembuktian kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (5/11) besok.

“Kalau memang kapasitasnya 80 (ruangannya) ya jangan lebih, daripada nanti kan tidak nyaman jadinya ya. Oke, mohon doanya,” kata Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Timur Efendi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Pembatasan tersebut dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban selama persidangan berlangsung, terutama dengan adanya pendukung dari kedua kubu yang diperkirakan hadir untuk menyaksikan jalannya sidang.

Efendi menyebut kapasitas maksimal 80 orang yang dapat masuk ke ruang sidang tersebut berlaku bagi seluruh pengunjung tanpa membedakan kelompok atau kubu tertentu.

Persidangan tetap terbuka untuk umum sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti jalannya proses hukum secara langsung.

“Pokoknya kita yang penting nyaman ya, gitu aja. Berarti ini sidang terbuka untuk umum, kita tidak membeda-bedakan, semua kubu boleh menonton, masyarakat pada umumnya boleh menonton,” jelas Efendi.

Selain itu, pembatasan jumlah orang yang masuk ke ruang sidang juga sebagai upaya memastikan suasana ruang sidang tetap kondusif.

Efendi berharap, seluruh rangkaian persidangan dapat berlangsung tertib tanpa terganggu kepadatan pengunjung maupun potensi gesekan antarkelompok pendukung.

Lalu, persidangan yang menghadirkan Joko Widodo sebagai saksi tersebut diharapkan dapat berjalan aman dan lancar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Terkait substansi perkara yang akan diperiksa dalam persidangan, Efendi menegaskan bahwa pengadilan tidak berada pada posisi untuk memberikan penilaian terhadap materi dakwaan maupun pembuktian yang dilakukan para pihak.

Proses pembuktian merupakan kewenangan masing-masing pihak dalam persidangan. Penuntut Umum bertugas membuktikan dakwaan yang diajukan, sedangkan pihak advokat memiliki hak untuk memberikan pembelaan terhadap kliennya.

“Saya tidak bisa berkomentar, tentu apa yang didakwakan itulah yang akan dibuktikan. Kalau pengadilan tentu bersifat netral saja,” ucapnya.

Efendi menegaskan pengadilan akan menjalankan tugasnya secara netral dan memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan argumentasi serta menghadirkan bukti sesuai dengan proses persidangan.

Adapun Polres Metro Jakarta Timur menyiapkan tiga ring pola pengamanan untuk mengantisipasi kedatangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim), Kamis (5/11).

Ring pertama akan difokuskan di dalam ruang sidang untuk mengamankan jalannya persidangan. Lalu ring kedua ditempatkan di sekitar lingkungan PN Jakarta Timur.

Sementara ring ketiga mencakup area di luar gedung pengadilan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dari luar kawasan persidangan.

Jokowi dijadwalkan akan menghadiri sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis.

Kepastian tersebut disampaikan ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, saat dihubungi awak media pada Rabu (4/11/2026). Dia membenarkan Jokowi akan memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan tersebut.

“Hadir,” kata Syarif melalui pesan singkat yang diterima Republika, Rabu (4/11/2026).

Sebelumnya, Syarif mengungkapkan telah menerima undangan sebagai saksi pada sidang kasus tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada 5 November 2026 mendatang. Ia mengatakan Jokowi dijadwalkan hadir di sidang tersebut.

“Hari Selasa kemarin sudah kami terima surat panggilan saksi dari Kejaksaan untuk Bapak Ir H Joko Widodo. Nanti akan hadir di pengadilan pada tanggal 5 November,” kata Syarif, Kamis (29/10/2026).

Syarif juga mengungkap dirinya menerima undangan untuk yang sama sebagai saksi pada Selasa (27/10) lalu. “Saya juga dipanggil sebagai saksi,” katanya.

Syarif kembali memastikan Jokowi akan hadir di PN Jakarta Timur sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam surat panggilan tersebut.

“Ya, karena ada undangan yang tertera tanggal, jam, dan tempatnya, pasti beliau akan hadir,” katanya.

Selain itu, Syarif juga menjelaskan alasan Jokowi tidak hadir dalam persidangan sebelumnya. Menurutnya, Jokowi tak hadir di agenda sebelumnya karena belum menerima undangan.

“Ya, bagaimana mau hadir kalau undangannya tidak ada? Kalau ada undangan, beliau pasti akan hadir. Pasti, tidak mungkin tidak,” tegasnya.

Terkait dokumen yang akan dibawa dalam persidangan, Syarif mengatakan seluruh dokumen telah disita oleh pihak kepolisian. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya.

“Seluruh dokumen itu kemarin disita oleh pihak kepolisian. Kemudian, pada tahap selanjutnya, dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada kejaksaan. Jadi, seluruh dokumen sekarang ada di kejaksaan dan nanti akan dihadirkan di pengadilan,” jelasnya.

Saat ditanya apakah ijazah Jokowi juga akan ditampilkan dalam persidangan, Syarif mengatakan dokumen tersebut nantinya dibawa oleh pihak kejaksaan dan kemungkinan ditampilkan di pengadilan.

“Untuk dokumen, semuanya sudah disita oleh pihak kepolisian. Nanti akan dibawa oleh pihak kejaksaan dan mungkin ditampilkan saat di pengadilan,” ujarnya.

Mengenai persiapan menghadapi pertanyaan dari penegak hukum, Syarif mengatakan belum ada persiapan khusus. Pihaknya akan mengikuti proses persidangan dan menjawab pertanyaan yang diajukan.

“Nanti kita lihat pertanyaan-pertanyaan dari penegak hukum seperti apa. Persiapan khusus tidak ada. Bismillah saja,” katanya mengakhiri.