PEKANBARU (BM) – Pemprov Riau memprioritaskan penyelesaian utang atau tunda bayar kepada pihak ketiga yang diwariskan dari tahun anggaran 2024 dan 2025 dalam APBD 2026. Langkah tersebut menjadi salah satu fokus utama agar seluruh kewajiban kepada kontraktor dapat dituntaskan hingga akhir tahun ini.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi mengatakan, pembayaran utang menjadi prioritas. Karena, hal itu berkaitan dengan kewajiban Pemprov kepada pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaan. Meskipun masih terdapat sisa kewajiban yang harus dibayarkan, jumlah utang tersebut terus berkurang seiring dengan pembayaran yang dilakukan oleh pemprov.
“Yang pertama dan terbesar itu untuk membayar utang (tunda bayar) tahun 2024 dan 2025. Memang masih ada sedikit lagi. Tetapi, kami berupaya seluruh utang kepada pihak ketiga bisa diselesaikan tahun ini,” cakapnya.
Penyelesaian kewajiban tersebut juga menjadi perhatian. Karena, sebagian kontraktor kemungkinan menggunakan pinjaman perbankan demi membiayai pekerjaan yang telah dilaksanakan.
“Makanya, kami perlu memastikan kewajiban pembayaran dapat dituntaskan agar tidak semakin membebani pihak ketiga. Selain melunasi utang kepada pihak ketiga, kami juga mengarahkan belanja daerah untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) serta membiayai kebutuhan belanja pegawai,” ungkap Syahrial.
Terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN), Pemprov Riau masih berupaya menjaga pembayaran hak pegawai. Meski sempat mengalami keterlambatan sekitar satu bulan, pembayaran TPP untuk bulan sebelumnya telah diselesaikan.
“Kami masih mengalokasikan anggaran TPP ASN selama empat belas bulan dalam APBD Perubahan Namun, realisasi pembayaran hingga akhir tahun tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah, terutama optimalisasi penerimaan pendapatan,” ucap Syahrial.
