ROHUL (BM) — Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) 2026 mulai menunjukkan perubahan cukup signifikan. Pendapatan daerah diproyeksikan meningkat Rp64,7 miliar, namun pada saat bersamaan alokasi belanja modal justru mengalami pemangkasan hingga Rp121,68 miliar.
Perubahan tersebut tercantum dalam kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Rohul 2026 yang telah disepakati DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Rohul.
Dalam postur yang disepakati, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,821 triliun, meningkat Rp64,7 miliar dibandingkan APBD Murni 2026.
Namun, peningkatan pendapatan tersebut berbanding terbalik dengan alokasi belanja modal. Jika sebelumnya belanja modal dalam APBD Murni 2026 berada di angka sekitar Rp295,77 miliar, dalam rancangan perubahan turun menjadi sekitar Rp174,08 miliar. Artinya, terdapat pengurangan sekitar Rp121,68 miliar pada pos belanja modal.
Sementara itu, belanja operasional diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,422 triliun. Kemudian belanja tidak terduga dialokasikan sekitar Rp4,9 miliar dan belanja transfer sebesar Rp237,43 miliar.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan sekitar Rp51,87 miliar.
Perubahan struktur tersebut merupakan bagian dari penyesuaian APBD berdasarkan perkembangan penerimaan daerah serta sumber-sumber pendapatan yang diterima setelah APBD 2026 ditetapkan.
Kesepakatan angka-angka tersebut merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Rohul bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan dilakukan secara intensif bersama organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk hingga malam hari untuk menyesuaikan program dan kemampuan keuangan daerah.
Sejumlah poin menjadi perhatian dalam pembahasan, terutama penyesuaian target pendapatan, struktur belanja hingga prioritas program yang akan dijalankan dalam APBD Perubahan 2026.
Setelah KUA-PPAS Perubahan disepakati, Pemkab Rohul kemudian melanjutkan tahapan penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RAPBD Perubahan 2026 kepada DPRD.
Proses pembahasan selanjutnya akan mencakup pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah daerah serta pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan Pemkab Rohul sebelum rancangan tersebut ditetapkan menjadi APBD Perubahan.
Sebelumnya, rapat paripurna pengesahan KUA-PPAS Perubahan juga sempat mengalami penundaan karena jumlah anggota DPRD yang hadir belum memenuhi kuorum. Setelah dilakukan penyesuaian agenda, rapat akhirnya dapat dilanjutkan dan dihadiri lebih dari separuh anggota DPRD.
DPRD dan Pemkab Rohul menargetkan seluruh tahapan pembahasan RAPBD Perubahan 2026 dapat dituntaskan sebelum batas waktu pengesahan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, angka Rp1,821 triliun tersebut belum merupakan postur final APBD Perubahan Rohul 2026. Nilai tersebut masih dapat berubah mengikuti dinamika pembahasan RAPBD Perubahan antara DPRD dan pemerintah daerah.
Dengan demikian, perhatian dalam pembahasan berikutnya tidak hanya tertuju pada kenaikan pendapatan daerah, tetapi juga pada alasan dan dampak pemangkasan belanja modal sebesar Rp121,68 miliar terhadap program pembangunan daerah.
