PEKANBARU (BM) – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggelar rapat koordinasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu (28/10/2026). Rapat ini untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, evaluasi rutin dilakukan setiap bulan guna menuntaskan berbagai persoalan yang belum terselesaikan, di tengah masyarakat. Dalam rapat itu, berbagai persoalan dibahas, mulai dari infrastruktur, genangan banjir, kebersihan lingkungan, hingga bantuan pendidikan.
“Setiap bulan, kami melakukan rapat koordinasi. Kami mengevaluasi mana yang belum selesai pada bulan sebelumnya dan mana yang sudah selesai. Inilah gunanya membangun kedekatan antara kepala daerah, camat, dan OPD,” jelasnya.
Kata Agung, koordinasi yang baik diperlukan agar setiap persoalan warga dapat ditangani dengan cepat. “Saya tidak ingin pelayanan di lapangan terhambat akibat lambatnya respons dari OPD terkait,” tegas Agung.
Terkait lingkungan, Pemko sudam memiliki program Lestari. Saat ini, setiap kecamatan telah memiliki 15 personel Lestari yang bertugas fokus menindaklanjuti kebutuhan warga di bidang kebersihan lingkungan.
Personel tersebut ditempatkan di setiap kantor kecamatan, agar koordinasi dan penanganan persoalan di wilayah masing-masing dapat dilakukan lebih cepat.
“Jangan sampai ada lagi, misalnya, DLHK yang lambat turun. Sekarang kami juga menonjolkan program Lestari. Setiap kecamatan sudah memiliki 15 personel yang fokus menangani apa yang dibutuhkan warga,” sebut Agung.
Selain itu, sejumlah persoalan menjadi perhatian utama, terutama infrastruktur yang berkaitan dengan genangan banjir dan kebersihan lingkungan. Pemko Pekanbaru ingin memastikan persoalan yang dikeluhkan warga dapat ditangani melalui koordinasi lintas OPD.
Pemko Pekanbaru juga bersiap merealisasikan program bantuan pakaian sekolah gratis bagi anak-anak. Proses pembagian pakaian sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP ditargetkan dapat diselesaikan dalam satu hingga dua hari ke depan.
“Kami juga segera membagikan baju sekolah gratis untuk anak-anak. Dalam satu hingga dua hari ini, kami akan menyelesaikannya,” kata Agung.
Di sektor pendidikan, Pemko Pekanbaru turut mengevaluasi program pembebasan ijazah siswa yang selama ini tertahan karena berbagai persoalan, termasuk kendala biaya. Lebih dari 50 persen ijazah siswa yang sebelumnya belum bisa diambil, kini telah berhasil dibebaskan.
“Seluruh kepala OPD harus mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” kata Agung.
Ia menekankan, kepuasan warga menjadi prioritas utama. Karena, pemerintah merupakan pelayan masyarakat. Karena itu, seluruh jajaran diminta tetap siap bekerja dan memberikan pelayanan kapan pun dibutuhkan.
“Memuaskan warga adalah hal yang paling utama karena kita merupakan bagian dari pelayanan. Saya juga ingin seluruh pegawai siap kapan saja dibutuhkan untuk bekerja dan melayani warga,” jelasnya.
